Hubungan Kemiskinan dengan Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal dan pengelolaan sumber daya secara ekonomis, efektif, dan efisien suatu daerah atau wilayah akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. 

Hal ini dikarenakan kurang atau tidaknya intervensi dalam hal kebijakan terkait dengan pengelolaan daerah tersebut. Di samping itu, aparatur daerah dapat secara inisiatif dan kreatif dalam mengelola daerah untuk mendorong pertumbuhan daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah selanjutnya akan mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan kemiskinan pada daerah tersebut. Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999) menjelaskan bahwa kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk kepentingan masyarakat miskin, akan dapat mengurangi kemiskinan yang terjadi.

Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector (2003) menjelaskan bahwa rendahnya kapasitas pemerintah menyebabkan anggaran yang tersedia akan tidak tepat sasaran. Pemerintah tidak dapat menyediakan layanan publik yang berkualitas. Buruknya layanan publik ini membuat kondisi kemiskinan akan semakin buruk.




Kaufmann, Kraay, dan Zoido-Lobaton menunjukkan hubungan sebab akibat positif yang kuat dari peningkatan kapasitas fiskal pemerintah untuk hasil pembangunan yang lebih baik, yang diukur dari pendapatan perkapita. Kaufmann dan Kraay menjelaskan bahwa di Amerika Latin dan Karibia, pemerintahan yang lebih baik cenderung menghasilkan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Akan tetapi pendapatan per kapita yang lebih tinggi cenderung menghasilkan kapasitas pemerintahan berkurang (Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector, 2003).

Penelitian terbaru menunjukkan bahwa kapasitas fiskal yang buruk merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga yang lain. Buruknya pelayanan pemerintah mempengaruhi ketidakpuasan dan ketidakpercayaan, terutama pada masyarakat miskin. Hal ini dikarenakan orang-orang berpenghasilan rendah sangat tergantung pada layanan pemerintah sebagai kebutuhan dasar – seperti pendidikan dan kesehatan. Kurangnya kepercayaan memiliki konsekuensi ekonomi, yaitu ketika orang memandang bahwa sistem sosial yang tidak dipercaya dan tidak adil, hal ini dapat mempengaruhi insentif untuk terlibat dalam kegiatan produktif (Eric Chetwynd, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector, 2003).


Sumber:
Septiana, (2012). Analisis Hubungan Ipm, Kapasitas Fiskal, Dan Korupsi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. Skripsi S1, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2012.