Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Efisiensi dan Kinerja Sektor Publik

Salah satu tujuan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi adalah untuk menjadikan pemerintah lebih dekat dengan rakyatnya, sehingga pelayanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. 

Hal ini berdasarkan asumsi bahwa Pemda propinsi maupun kabupaten/ kota memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakat mereka daripada pemerintah pusat sehingga mampu memobilisasi dan menggunakan sumber-sumber ekonomi yang ada dalam rangka penyediaan barang dan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi serta kesediaan masyarakat untuk membayar atas pelayanan publik yang diterimanya.



Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam dkk (2008); Musgrave (1989), bahwa dampak utama yang diharapkan dari kebijakan desentralisasi fiskal adalah tercapainya efisiensi alokasi sumber daya yang semakin tinggi.

Menurut Prawirosetoto (2002), otonomi daerah dan desentralisasi fiskal harus berorientasi kepada efisiensi pelayanan serta produk-produk Pemda lainnya bagi kepentingan publik di wilayahnya. Orientasi yang demikian akan membuka peluang terjadinya kompetisi antar daerah yang selanjutnya akan memacu efisiensi.


Pelayanan publik yang paling efisien seharusnya diselenggarakan oleh wilayah yang memiliki kontrol geografis yang paling minimum terutama karena

1. Pemerintah lokal lebih menghayati kebutuhan masyarakatnya;
2. Keputusan pemerintah lokal sangat responsif terhadap kebutuhan masyarakat sehingga mendorong pemerintah lokal untuk melakukan efisiensi dalam penggunaan dana yang berasal dari masyarakat; 
3. Persaingan antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya akan mendorong pemerintah lokal untuk meningkatkan inovasinya.

Sumber: Pamula, (2012). Efisiensi Sektor Publik Pendekatan Data Envelopment Analysis Indonesia 2001 – 2008. Skripsi S1, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2012