Tingkat Pendidikan Keluarga Miskin

Seperti yang telah dapat diperkirakan, lama bersekolah kepala rumah tangga miskin berada jauh di bawah lama bersekolah kepala rumah tangga tidak miskin. Rata-rata lama bersekolah dari kepala keluarga kelompok miskin hanyalah sebesar 5,5 tahun di daerah perkotaan dan 4,35 tahun di daerah pedesaan. Lama bersekolah ini berkorelasi kuat dengan kesempatan menciptakan pendapatan (Bambang Widianto, 2010). Pendidikan yang tidak sampai menamatkan sekolah dasar ini sangat menyulitkan rumah tangga miskin keluar dari kemiskinannya (Tabel 1).

Tabel 1 Pendidikan Keluarga Miskin dan Tidak Miskin
Rata-rata Lama Bersekolah
Kepala Rumah Tangga
Miskin
(tahun)
Tidak Miskin
(tahun)
2006
2009
2006
2009
Perkotaan (K)
5,42
5,5
8,73
9,1
Pedesaan (D)
4,18
4,35
5,49
6,05
Perkotaan+Pedesaan (K+D)
4,63
4,77
7,06
7,59
Sumber: Susenas Panel, Maret 2006 dan Maret 2009, BPS

Dalam hal pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh kepala keluarga, mayoritas rumah tangga miskin, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan memiliki kepala rumah tangga dengan tingkat pendidikan rendah (Tabel 2). Sekitar 80,5 persen rumah tangga miskin memiliki kepala rumah tangga yang tingkat pendidikannya tidak tamat atau hanya tamat SD. Dapat dibayangkan memang bahwa rumah tangga ini memiliki kemampuan yang terbatas dalam menghasilkan pendapatan. Di sisi lain, ada sekitar 19 persen dari rumah tangga miskin yang memiliki kepala rumah tangga berpendidikan sekolah lanjutan pertama atau atas. Yang cukup mengkhawatirkan adalah masih ada pula rumah tangga miskin dengan kepala rumah tangga berpendidikan perguruan tinggi.
Data Tabel 2 menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan terakhir kepala rumah tangga akan semakin memperkecil kemungkinan rumah tangga tersebut jatuh ke dalam kemiskinan. Hal lain yang cukup menarik dapat dilihat pada kecilnya perbedaan tingkat pendidikan menengah (khususnya SLTP) pada kepala rumah tangga miskin dan tidak miskin, yang mengindikasikan adanya pengaruh pelaksanaan kebijakan wajib belajar 9 tahun, walaupun belum mampu membebaskan rumah tangga miskin dari kemiskinan
Tabel 2 Pendidikan K eluarga Miskin dan Tidak M iskin
RUMAH TANGGA
TIDAK
SD
SLTP
SLTA
PERGURUAN
RUMAH TANGGA MISKIN
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
Perkotaan (K)
34,48
36,97
14,94
13,56
0,55
Pedesaan (D)
43,38
41,52
9,41
5,27
0,42
Perkotaan + Pedesaan (K+D)
40,51
39,89
11,2
7,94
0,46






RUMAH TANGGA TIDAK MISKIN





Perkotaan (K)
14,19
22,94
16
33,93
12,94
Pedesaan (D)
31,87
37,93
13,32
13,27
3,6
Perkotaan + Pedesaan (K+D)
23,85
31,13
14,54
22,64
7,84
Sumber : Susenas Panel, Maret 2006 dan Maret 2009, BPS.

Di sisi lain, tidak terdapat perbedaan yang terlalu besar antara rata-rata bersekolah anggota keluarga miskin dan keluarga tidak miskin. Di daerah perkotaan di tahun 2009, beda rata-rata tersebut memang tercatat sebesar 3,6 tahun. Namun di daerah pedesaan perbedaannya hanya 1,7 tahun. Perbedaan sedemikian tidak menjadikan kelompok tidak miskin berada di luar kemiskinan secara permanen. Kelompok tidak miskin sekalipun, apalagi yang tinggal di daerah pedesaan, sangat mungkin menjadi miskin terutama jika terjadi gangguan eksternal seperti sakit keras, peningkatan harga, bencana alam, dan lainnya.

Pendidikan dalam konteks penanggulangan kemiskinan tidak saja harus dipahami sebagai pendidikan orang tua (yaitu kepala keluarga miskin). Lebih dari itu, pendidikan harus diperhatikan pula bagi anak dari keluarga miskin. Anak dari keluarga miskin yang mendapatkan pendidikan yang memadai akan memiliki kesempatan yang lebih baik keluar dari status miskin di masa depan.

Gambar 1. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Kelompok Usia Tahun 2008
Sumber : Susenas Kor, Juli 2008, BPS.

Gambar 1 menunjukkan angka partisipasi sekolah (school enrollment) dari anak-anak yang berasal dari rumah tangga termiskin (Q1), baik di perkotaan maupun pedesaan, jumlahnya masih jauh di bawah rumah tangga terkaya (Q5). Secara umum, anak-anak kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun dari golongan pendapatan termiskin (Q1) di pedesaan mampu menyamai kemampuan mengakses pendidikan pada kelompok usia yang sama di perkotaan. Hal ini tidak lepas dari program wajib belajar 9 tahun yang digencarkan oleh Pemerintah. Tetapi, untuk anak-anak kelompok usia 16-18 tahun yang berasal dari rumah tangga termiskin (Q1) di pedesaan tidak mencapai separuh dari jumlah anak-anak kelompok usia 16-18 tahun yang berasal dari rumah tangga terkaya (Q5) di pedesaan.

Hal ini mungkin dapat dijelaskan karena ketiadaan biaya bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan. Hal lain yang mungkin terjadi adalah desakan ekonomi bagi mereka untuk merasa cukup dengan pendidikan tertingginya dan kemudian mencari pekerjaan/nafkah guna perbaikan kesejahteraan keluarga. Rumah tangga miskin memiliki akses yang rendah terhadap pendidikan. Selain dicerminkan oleh angka partisipasi, hal tersebut juga dicerminkan oleh tingkat putus sekolah. Angka putus sekolah untuk anak-anak umur 7-12 tahun dari rumah tangga miskin di tahun 2009 tercatat sebesar 1,72 persen; dan hal ini hampir lebih dari dua kali lipat dari angka putus sekolah untuk kelompok umur yang sama bagi keluarga tidak miskin yaitu sebesar 0,79 persen. Untuk kelompok umur 13-15 tahun, perbedaan angka putus sekolah untuk anak-anak dari rumah tangga miskin dan tidak miskin ini ternyata lebih tinggi lagi. Di tahun 2009, angka putus sekolah anak-anak umur 13-15 tahun dari rumah tangga miskin tercatat sebesar 20,31 persen, sementara untuk rumah tangga tidak miskin tercatat sebesar 9,31 persen.

Gambar 2. Persentase Anak Usia 16-18 Tahun Menurut Jenjang Pendidikan yang Ditamatkan
Sumber : Susenas 2004

Lebih jauh lagi, anak-anak dari rumah tangga miskin juga memiliki kemampuan yang lebih rendah untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Anak-anak dari rumah tangga miskin biasanya sedikit sekali yang melanjutkan ke SLTP. Hal ini dapat diilustrasikan seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2.

Persentase anak usia 16-18 tahun menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan. Ketika sumbu datar mencerminkan lamanya tahun bersekolah, maka gambar di atas dapat dipersepsikan seolah-olah sebagai suatu proses bersekolah. Terlihat bahwa di enam tahun pertama bersekolah, tidak terdapat perbedan yang terlalu besar di antara kelompok pendapatan rumah tangga. Pada tahun ke-6, seorang anak lulus SD. Tahun sekolah ke-7 adalah SLTP. Di sini mulai terlihat perbedaan persentase di antara kelompok pendapatan. Kelompok rumah tangga miskin (Q1) memiliki kemampuan melanjutkan yang sangat signifikan berbeda dibandingkan kelompok rumah tangga kaya (misalnya Q1). Hal yang sama terjadi untuk melanjutkan ke SLTA dan Perguruan Tinggi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa rumah tangga miskin memang memiliki kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan rumah tangga tidak miskin dalam menjaga angka partisipasi, putus sekolah, dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Padahal, ketiga hal ini merupakan kunci dari penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang. Pendidikan merupakan harapan agar anak dari keluarga miskin pada saatnya nanti tidak akan meneruskan status miskin keluarganya saat ini. Rendahnya akses pada pendidikan anak-anak dari keluarga miskin membuat mereka nantinya sulit bersaing di pasar kerja dan terpaksa memiliki pekerjaan dengan penghasilan rendah, dan besar kemungkinan keluarga tersebut pun akan bergelut dengan kemiskinan. Dengan kata lain, akses yang rendah pada pendidikan membuat kemiskinan diwariskan ke generasi berikutnya.


Sumber:
Hanin Dityasa, (2012). Peranan Wanita Dalam Menunjang Ekonomi Keluarga Miskin Diukur Dari Sisi Pendapatan (Studi Kasus Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal). Skripsi S1, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2012

--- --- --- ---
Untuk mendapatkan Versi Lengkap dari Penelitian ini, silahkan kunjungi Halaman File Penelitian Ekonomi.
--- --- --- ---
Kamus Ekonomi:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |