Teori Pengeluaran Pemerintah (Makro dan Mikro)

Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro
Secara mikroekonomi, teori mengenai pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. 
Jumlah barang publik tersebut dipengaruhi oleh interaksi antara permintaan dan penawaran barang publik melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut akan menimbulkan permintaan akan barang lain khususnya disektor swasta.

Menurut Guritno (1993, h.178), perkembangan pengeluaran pemerintah secara mikro dapat dijelaskan dengan beberapa faktor dibawah ini:

  1. Perubahan permintaan akan barang publik.
  2. Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
  3. Perubahan kualitas barang publik.
  4. Perubahan harga-harga faktor-faktor produksi.
Pengeluaran Pemerintah Secara Makro
Dalam teori makroekonomi, Dumairy (1996, h.157) menyatakan bahwa identitas keseimbangan pendapatan nasional merupakan relevansi campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan merubah pendapatan nasional. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran yang akan menikmati atau terkena kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja tidaklah cukup, tetapi harus diperhitungkan siapa atau masyarakat lapisan mana yang akan meningkat pendapatannya atau kesejahteraannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta.

Dari sisi makroekonomi, Guritno (1993, h.170-175) menyebutkan beberapa teori mengenai pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi. Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan menjadi beberapa tahap, yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentasi pemerintah terhadap total investasi sangat besar karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan lain sebagainya. Pada tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Dengan membesarnya investasi swasta maka peranan pemerintah sangat dibutuhkan karena peranan swasta yang semakin membesar dapat menyebabkan kegagalan pasar. Hal ini juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit.
Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

Wagner mengemukakan suatu teori yang masih sejalan dengan Rostow dan Musgrave yaitu mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP. Teori tersebut disebut juga sebagai Hukum Wagner yang menyebutkan bahwa dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan per kapita meningkat, maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah maka akan memacu timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas. Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian akan menyebabkan hubungan antara industri dengan industri, hubungan antara industri dengan masyarakat dan sebagainya menjadi semakin rumit dan kompleks. Mengenai hal ini Wagner menerangkan bahwa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, perekonomian, rekreasi, kebudayaan, dan sebagainya.
Kelemahan Hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. 
Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:
Hukum Wagner
Dimana :
PkPP : Pengeluaran pemerintah per kapita
PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk
1, 2, ... n : Jangka waktu (tahun)

Pertumbuhan pengeluaran pemerintah menurut Hukum Wagner dapat ditunjukkan dalam Gambar 1 dimana kurva kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan oleh kurva 1 dan bukan seperti yang ditunjukkan oleh kurva 2.

Gambar 1 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner
Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah Menurut Wagner

Sumber : Guritno Mangkoesoebroto (1993, h.172)

Peacock dan Wiseman yang juga mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah. Teori mereka didasari pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman adalah dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat memiliki suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sehingga masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak.

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Dengan demikian, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah menjadi semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah yang akan menjadi semakin besar.

Apabila terjadi gangguan pada keadaan normal tersebut, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk biaya akibat gangguan tersebut. Karena itu, penerimaan pemerintah dari pajak haruslah meningkat, dan pemerintah meningkatkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi akan berkurang. Keadaan ini disebut juga efek pengalihan (displacement effect) yaitu adanya suatu gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Dan apabila gangguan sosial tersebut tidak cukup hanya dibiayai oleh pajak, maka pemerintah juga harus memijam dari negara lain untuk pembiyaan gangguan tersebut. Setelah gangguan sosial tersebut selesai, sebenarnya pemerintah dapat menurunkan kembali tarif pajak pada tingkat sebelum adanya gangguan, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pemerintah dikarenakan pemerintah harus mengembalikan bunga pinjaman dan angsuran utang. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah setelah gangguan meningkat tidak hanya karena GNP naik, tetapi juga karena pengembalian utang dan bunganya. Hal ini disebut juga efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi sebagian kegiatan ekonomi yang terjadi dilaksanakan oleh swasta ke tangan pemerintah. Ini adalah apa yang dinamakan efek konsentrasi (concentration effect).

Gambar 2 Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Sumber: Guritno Mangkoesoebroto (1993, h.175)

Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah menurut Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, tetapi berbentuk seperti tangga sebagaimana terlihat pada Gambar 2.

Hipotesa yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman mendapat kritikan dari Bird. Bird menyatakan bahwa selama terjadinya gangguan sosial memang terjadi pengalihan aktivitas pemerintah dari pengeluaran sebelum gangguan ke aktivitas yang berhubungan dengan gangguan tersebut. Hal ini akan menyebabkan kenaikan pengeluaran pemerintah dalam persentasenya terhadap GNP. Akan tetapi setelah terjadinya gangguan, maka persentase pengeluaran pemerintah terhadap GNP secara perlahan-lahan akan turun kembali pada tingkat sebelum terjadinya gangguan. Jadi menurut Bird, efek pengalihan hanya merupakan gejala dalam jangka pendek dan tidak terjadi dalam jangka panjang.



Sumber:
Permana  A., (2012). Benefit Incidence Analysis Terhadap Bantuan Operasional Sekolah Untuk SMP Swasta di Kota Semarang. Skripsi S1, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2012.

--- --- --- ---
Untuk mendapatkan Versi Lengkap dari Penelitian ini, silahkan kunjungi Halaman File Penelitian Ekonomi.
--- --- --- ---
Kamus Ekonomi:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |