Konsep Pengeluaran Pemerintah

Dalam Guritno (1993), Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, menengah, dan tahap lanjut.

• Tahap awal ditandai persentase investasi pemerintah yang besar karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi. 
• Dalam tahap menengah investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pada tahap ini peran swasta semakin besar akan tetapi cenderung menimbulkan kegagalan pasar. 
• Pada tahap lanjut aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program layanan kesehatan masyarakat.

Teori yang lain diungkapkan oleh Wagner dalam Stiglitz (2000) mengenai pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentase terhadap GNP. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar terutama karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya.

Pandangan Wagner tersebut berdasarkan teori organis mengenai pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Sedangkan teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah menjadi semakin besar.

Apabila keadaan normal tersebut terganggu dan mengharuskan pemerintah memperbesar pengeluarannya maka pemerintah akan berusaha meningkatkan penerimaannya dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang tadinya dilaksanakan oleh swasta ke tangan pemerintah.

Teori Peacock dan Wiseman berdasarkan pada suatu analisis bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar.

Kurva Perkembangan Pengeluaran Pemerintah:

 Sumber: (Musgrave, 1989; Stiglitz, 2000)
Peran dan campur tangan pemerintah dalam perekonomian meliputi 3 golongan besar yaitu peranan alokasi, peranan distribusi, dan peranan stabilisasi.

1. Peranan alokasi yaitu peranan pemerintah dalam alokasi sumber-sumber ekonomi yang diusahakan agar pemanfaatannya dapat optimal dan mendukung efisiensi produksi. 
2. Dalam peran pemerintah sebagai distributor yaitu mengusahakan terjadinya distribusi pendapatan yang tergantung dari pemilikan faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran, sistem warisan, dan kemampuan memperoleh pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung pemerintah dapat mengubah distribusi pendapatan dengan pajak yang progresif yaitu relatif beban pajak yang lebih besar bagi mereka yang berpendapatan lebih tinggi dan menerapkan tingkat pajak yang lebih ringan bagi yang berpendapatan rendah. Sedangkan secara tidak langsung, pemerintah mempengaruhi distribusi pendapatan dengan kebijakan pengeluaran pemerintah misalnya perumahan mewah untuk golongan pendapatan tertentu, subsidi pupuk, dan sebagainya. 
3. Pemerintah berperan dalam stabilisasi perekonomian sebab jika pemerintah tidak ikut campur tangan atau dengan kata lain perekonomian sepenuhnya diserahkan kepada swasta, maka perekonomian akan sangat peka terhadap goncangan (Hyman, 2008). 

Menurut Dumairy dalam Hirawan (2006) selain peran alokatif, peran distribusi, dan peran stabilitatif dalam kancah perekonomian modern pemerintah juga memiliki peran dinamisatif yaitu peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang, dan maju. Selain karena adanya kebutuhan akan penyediaan infrastruktur, ada beberapa alasan lain yang menyebabkan perlunya pemerintah melakukan campur tangan dalam perekonomian. Menurut Meir dalam Hamid (1999) alasan tersebut lainnya antara lain:

1. Adanya kegagalan pasar (market failure) termasuk adanya persaingan yang tidak sempurna, eksternalitas, penyediaan barang publik, dan informasi yang tidak sempurna; 
2. Perhatian untuk mengatasi kemiskinan dan meningkatkan distribusi pendapatan; 
3. Tuntutan atau hak untuk pemenuhan fasilitas pokok seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan; 
4. Penyediaan dana untuk masyarakat tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah seperti pensium, beasiswa, dan sebagainya. Melindungi hak-hak generasi mendatang juga menjadi campur tangan pemerintah dalam kaitannya untuk mengatasi masalah lingkungan.

Sebuah studi oleh LPEM-FEUI (2002) menyangkut belanja pembangunan daerah menghasilkan temuan yang menarik. Belanja pembangunan dibagi atas berbagai sektor yang diharapkan berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan, seperti pertanian, transportasi, pendidikan, kesehatan, perumahan, irigasi, dan lain-lain. Secara umum studi ini membuktikan bahwa indeks kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Lalu, yang lebih penting lagi bahwa berbagai faktor yang mempengaruhi, bahkan yang menentukan kemiskinan sangat terkait dengan hal-hal seputar layanan publik.

Faktor pertama terkait sumber daya manusia, utamanya menyangkut pendidikan dan komposisi anggota keluarga. Lalu, sumber daya fisik seperti kepemilikan tanah dan kualitas tempat tinggal. Kemudian, kualitas infrastruktur juga sangat mempengaruhi kemiskinan seperti fasilitas transportasi, irigasi, jasa kesehatan, pendidikan dan tempat tinggal.

Fasilitas tempat tinggal adalah ketersediaan air minum, air bersih untuk mencuci dan mandi, serta toilet. Dari kaca mata pembangunan maka sektor pertanian memang merupakan sektor terpenting mengingat sebagian besar dari masyarakat miskin adalah petani. Sistem insentif di sektor ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat miskin.


Sumber:
Pamula, (2012). Efisiensi Sektor Publik Pendekatan Data Envelopment Analysis Indonesia 2001 – 2008. Skripsi S1, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2012