Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan yang ditempuh oleh suatu pemerintahan. 

Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.


Dalam menjelaskan pengeluaran pemerintah terdapat beberapa teori yang secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro. Secara mikro tujuan dari teori perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja (Guritno Mangkoesoebroto, 2001).
Perkembangan pengeluaran pemerintah secara mikro menurut Guritno Mangkoesoebroto (2001) dipengaruhi oleh beberapa faktor di bawah ini:

1) Perubahan permintaan akan barang publik.
Seorang individu mempunyai permintaan akan barang-barang publik dan barang-barang swasta, tetapi permintaan efektif akan barang-barang tersebut tergantung pada kendala anggaran (budget constaints). Perubahan permintaan memiliki dua pengertian. Pertama, peningkatan permintaan adalah peningkatan kesediaan untuk membeli lebih banyak barang dengan harga sama. Kedua, peningkatan permintaan merupakan kesediaan untuk membayar harga lebih tinggi untuk tingkat output yang sama.

Pengertian kedua digunakan untuk membahas perbedaan kualitas. Karena individu bersedia membayar lebih untuk produk yang dimodifikasi, ini menjadi insentif bagi produsen untuk menawarkan produk baru.



2) Perubahan dari aktivitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dan kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.

Dalam menghasilkan barang publik, pemerintah harus mengatur sejumlah kegiatan-kegiatan. Misalnya pemerintah berusaha untuk meningkatkan penjagaan keamanan. Dalam melaksanakan usaha meningkatkan keamanan tersebut tidak mungkin bagi pemerintah untuk menghapuskan angka kejahatan. Karena itu pemerintah dan masyarakat harus menetapkan suatu tingkat keamanan yang dapat ditolerir oleh masyarakat.


Tingkat keamanan yang telah disetujui itu dapat dilaksanakan dengan beberapa kegiatan, misalnya dengan cara memperbanyak jumlah pilisi, menambah jumlah jalan yang dipatroli, peningkatan frekuensi patroli dan sebagainya. Jadi, suatu tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan berbagai kombinasi aktifitas, atau dengan kata lain tingkat keamanan tertentu dapat dicapai dengan menggunakan berbagai fungsi produksi.

3) Perubahan kualitas barang publik
Kualitas barang publik yang diharapkan oleh masyarakat dan yang dapat dipenuhi oleh pemerintah juga mempengaruhi pengeluaran publik. Diasumsikan bahwa pemilih menengah meminta tingkat output sektor publik dengan kualitas tertentu. Dimensi kualitas dianggap tetap. Layanan yang padat (misalnya tingkat output tidak cukup untuk besarnya jumlah penduduk) dapat dianggap sebagai barang sektor publik kualitas inferior dibanding yang kurang padat. Kualitas sulit dijelaskan, tapi dianggap barang yang menggunakan input secara efisien dalam produksinya (ceteris paribus) adalah kualitas superior dibanding yang kurang efisien. Misalnya pakaian yang dijahit dengan tangan lebih berkualitas dibanding jahitan mesin.

Dalam sektor publik, barang yang membutuhkan input dengan tenaga kerja lebih banyak memiliki kualitas lebih tinggi dari yang sedikit tenaga kerja. Tapi peningkatan kualitas akan menurun dengan terus meningkatnya input. Sistem pendidikan dengan rasio murid – guru rendah diasumsikan lebih superior dibanding rasio murid – guru tinggi. Sistem pendidikan yang lebih banyak perlengkapan modern lebih superior dibanding yang tidak. Setiap produk memiliki kualitas yang berbeda, pengeluaran publik akan meningkat jika permintaan pemilih menengah terhadap produk mahal dengan kualitas tinggi bertambah. Pengeluaran publik akan berubah seiring perubahan produk.

4) Perubahan harga faktor-faktor produksi
Pengeluaran publik muncul akibat kegiatan yang dilakukan sektor publik. Tingkat kegiatan produksi sektor publik ditentukan oleh output sektor publik yang diminta oleh pemilih menengah, ukuran penduduk, kualitas produk, dan lingkungan sektor publik. Peningkatan pengeluaran publik juga diakibatkan oleh kenaikan harga input yang digunakan dalam fungsi produksi sektor publik. Masalah sektor publik adalah tidak mampu menyeimbangkan kenaikan biaya terhadap keuntungan kenaikan produktivitas, skala ekonomi dan perubahan teknologi. Masalah ini dianalisa oleh Baumol untuk menghitung kenaikan biaya produksi layanan pemerintah. Model Baumol membagi ekonomi menjadi dua sektor, yaitu sektor progresif dan non-progresif. Sektor progresif dikarakteristikkan dengan peningkatan kumulatif produktivitas per jam kerja, yang timbul dari skala ekonomi dan perubahan teknologi.

Dalam sektor non-progresif, produktivitas tenaga kerja meningkat lebih lambat daripada sektor progresif. Hasil Baumol tergantung pada perbedaan produktivitas antara dua sektor. Tapi tidak berarti bahwa peningkatan produktivitas dalam sektor non-progresif selalu nol. Adanya perbedaan produktivitas disebabkan oleh input tenaga kerja dalam produksi barang sektor non-progresif. Pada sektor progresif, tenaga kerja merupakan instrumen utama untuk mencapai produk akhir. Sebaliknya pada sektor non-progresif, tenaga kerja adalah produk akhir itu sendiri.

Dalam kasus sektor progresif, model dapat disubtitusikan untuk tenaga kerja tanpa mempengaruhi sifat produk. Dalam sektor non-progresif, jasa tenaga kerja termasuk bagian produk yang di konsumsi, mengurangi tenaga kerja akan mengubah produk yang dihasilkan. Sektor non-progresif meliputi industri jasa seperti layanan pemerintah, restoran, industri kerajinan dan kesenian, karena jasa bersifat padat karya dalam produksinya. Peningkatan produktivitas dimungkinkan dalam layanan ini. Misalnya perubahan teknologi akan meningkatkan efisiensi, kualitas dan produktivitas penyediaan layanan publik.

Dalam skala makro, pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran menyatakan bahwa

Y = C + I + G + (X - M)


Formula ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional (dalam arti luas), sekaligus mencerminkan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel di ruas kanan disebut permintaan agregat. Variabel G melambangkan pengeluaran pemerintah (Government Expenditure). Dumairy (1999), mengatakan bahwa dengan membandingkan nilai G terhadap Y, serta mengamatinya dari waktu ke waktu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan permintaan agregat atau pendapatan nasional. Berdasarkan hal tersebut dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perkonomian nasional. Dengan itu pula dapat dianalisis seberapa penting peranan pemerintah dalam perekonomian nasional.

Dalam tatanan makro terdapat beberapa teori yang mencoba menjelaskan definisi tentang pengeluaran pemerintah. Teori-teori tersebut menurut Guritno Mangkoesoebroto (2001) dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu :


1) Model Pembangunan dalam Perkembangan Pengeluaran Pemerintah
Model pembangunan dalam perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan antara perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Tahap-tahap pembangunan ekonomi menurut Rostow dan Musgrave dibedakan menjadi tiga tahap yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut.

Pada tahap awal perkembangan ekonomi, jumlah investasi yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan sangat dominan, hal ini disebabkan karena pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya (Guritno Mangkoesoebroto, 2001).

Pada tahap menengah, peran pengeluaran pemerintah dalam pembangunan sudah mulai tergeser dengan adanya investasi swasta yang semakin membesar, namun demikian pada tahap ini pemerintah tetap memiliki peran yang cukup besar dalam pembangunan, hal ini disebabkan jika peran swasta dibiarkan mendominasi pembangunan akan menimbulkan kegagalan pasar dan akan menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih besar dengan kualitas yang lebih baik. Pada tahap kedua perkembangan ekonomi juga menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor yang semakin rumit. Pada tahap lanjut, Rostow menjelaskan bahwa dalam pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah akan beralih dari penyediaan sarana dan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran yang bersifat sosial seperti program pelayanan kesehatan masyarakat, program pendidikan serta program bantuan yang bersifat sosial lainnya.

2) Hukum Wagner mengenai Perkembangan Aktivitas Pemerintah

Dalam perkembangan aktifitas pemerintah, Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang akan semakin besar dalam proporsinya terhadap GNP. Dalam hal ini Wagner menjelaskan bahwa peranan pemerintah menjadi semakin besar terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kesehatan, kebudayaan, dan lain sebagainya.

Hukum Wagner menjelaskan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial. Hukum Wagner didasarkan pada teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bergerak dan terlepas dari anggota masyarakat lainnya (Guritno Mangkoesoebroto, 2001).

Hukum Wagner dirumuskan dengan notasi sebagai berikut:

Keterangan:
PkPP : Pengeluaran pemerintah per kapita
PPK : pendapatan per kapita, yaitu GDP / jumlah penduduk
1,2,.n : jangka waktu (tahun)


Hukum Wagner yang menjelaskan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah ditunjukkan dalam Gambar 2.1, di mana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial dengan kurva berbentuk cembung dan bergerak naik dari kiri bawah menuju kanan atas, sebagaimana yang ditunjukkan Kurva 1, dan bukan seperti ditunjukkan oleh Kurva 2 yang memiliki bentuk linear.

Gambar 1 Kurva Hukum Aktivitas Pemerintah yang Selalu Meningkat

Wagner menyebutkan penyebab dari kegiatan pemerintah selalu meningkat yaitu di antaranya :
1) Tuntutan peningkatan perlindungan pertahanan
2) Adanya kenaikan tingkat pendapatan masyarakat.
3) Fenomena urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi.
4) Perkembangan demokrasi

Namun demikian seiring dengan berkembangnya peranan pemerintah tersebut, hal ini justru mengakibatkan adanya ketidakefisienan birokrasi, sehingga pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

3) Teori Peacok dan Wiseman
Peacock dan Wiseman (Guritno Mangkoesoebroto, 2001) adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar teori pemungutan suara.

Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi, masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah, sehingga mereka mempunyai tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena. Teori Peacock dan Wiseman menyatakan bahwa Pertumbuhan ekonomi (PDB) menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Dalam keadaan normal, meningkatnya PDB menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Apabila keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena adanya perang, maka pemerintah harus memperbesar pengeluarannya untuk membiayai perang. Karena itu penerimaan pemerintah dari pajak juga meningkat dan pemerintah meningkatkan penerimaannya tersebut dengan cara menaikkan tarif pajak sehingga dana swasta untuk investasi dan konsumsi menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (displacement effect) yaitu adanya gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

Perang tidak hanya dibiayai dengan pajak, akan tetapi pemerintah juga melakukan pinjaman ke negara lain. Akibatnya setelah perang sebetulnya pemerintah dapat kembali menurunkan tarif pajak, namun tidak dilakukan karena pemerintah masih mempunyai kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut, sehingga pengeluaran pemerintah meningkat karena PDB yang mulai meningkat, pengembalian pinjaman dan aktivitas baru setelah perang. Ini yang disebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah dimana kegiatan ekonomi tersebut semula dilaksanakan untuk swasta. Ini disebut efek konsentrasi (concentration effect). Adanya ketiga efek tersebut menyebabkan aktivitas pemerintah bertambah. Setelah perang selesai dan keadaan kembali normal maka tingkat pajak akan turun kembali. Jadi berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis,tetapi seperti tangga.

Masih dalam tatanan ruang lingkup makro, terdapat tiga pos utama pada sisi pengeluaran pemerintah:

a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa
Pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah cenderung relatif stabil dalam menghadapi variasi pendapatan nasional yang bersifat siklis. Banyak pengeluaran sudah disetujui oleh peraturan sebelumnya, sehingga hanya sebagian kecil saja yang dapat dirubah oleh pemerintah. Perubahan kecil tersebut dilakukan dengan sangat lambat. Sebaliknya, konsumsi dan pengeluaran swasta untuk investasi cenderung bervariasi sejalan dengan pendapatan nasional. Semakin besar peran pengeluaran pemerintah dalam suatu perekonomian, makin kecil kadar ketidak-stabilan siklis pada seluruh pengeluaran. Meningkatnya peran pemerintah dalam perekonomian dapat saja merugikan atau menguntungkan. Meskipun demikian, pengeluaran pemerintah merupakan penstabil otomatik yang ampuh dalam perekonomian.

b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai
Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai yang dilakukan oleh pemerintah selalu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan gaji pegawai, penambahan pegawai maupun adanya perubahan sistem penggajian yang diberlakukan. Meskipun pengeluaran pemerintah untuk belanja pegawai selalu mengalami peningkatan, namun tidak terlalu menyebabkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi karena seringkali peningkatan gaji pegawai dibarengi dengan inflasi sehingga daya beli pegawai cenderung tetap.

c. Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran transfer (transfer payment).
Pembayaran transfer pemerintah adalah pembayaran pemerintah kepada individu yang tidak digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai imbalannya (Samuelson dan Nordhaus, 2003). Dengan kata lain pembayaran transfer pemerintah merupakan pengeluaran pemerintah berupa pembayaran subsidi atau bantuan kepada berbagai golongan masyarakat. Selain membiayai bantuan yang diberikan kepada masyarakat, pemerintah juga mampu mempengaruhi tingkat pendapatan keseimbangan, pengaruh pemerintah terhadap tingkat pendapatan keseimbangan ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, pembelian pemerintah atas barang dan jasa yang merupakan komponen dari permintaan agregat. Kedua, pajak dan transfer mempengaruhi hubungan antara output dan pendapatan serta pendapatan disposibel (pendapatan bersih yang siap untuk dibelanjakan).

Perubahan dalam pengeluaran pemerintah dan pajak akan mempengaruhi tingkat pendapatan. Hal ini akan menimbulkan kemungkinan bahwa kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan perekonomian. Jika perekonomian berada dalam keadaan resesi, maka langkah yang harus diakukan pemerintah adalah dengan mengurangi pajak. Di sisi lain pengeluaran harus ditingkatkan untuk menaikkan output. Namun jika perkonomian sedang berada dalam keadaan yang baik, maka kebijakan yang hendaknya ditempuh oleh pemerintah adalah dengan menaikkan jumlah pajak yang dihimpun dari masyarakat, dan di sisi lain diikuti dengan mengurangi besarnya pengeluaran pemerintah. Kebijakan tersebut dilakukan pemerintah dengan tujuan agar perkonomian kembali pada kondisi full employment.



Sumber:
Yatiman Nur, (2012). Analisis Efisiensi Teknis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Pemda Kab-Kota Di Provinsi Yogyakarta Tahun 2008 - 2010. Skripsi S1, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2012.