Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah

Pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah upaya untuk memperluas kemampuan dan kebebasan memilih. Terciptanya pembangunan ekonomi sangat tergantung dari peran pemerintah yang antara lain dimanifestasikan lewat pengeluaran pemerintah. Teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi pada prinsipnya dapat digolongkan menjadi tiga golongan (Mangkoesoebroto, 2008), yaitu:

1. Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran daerah
Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yaitu tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi sangat besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin besar. Meskipun demikian, peranan pemerintah tetap besar pada tahap ini karena peranan swasta yang semakin besar akan menimbulkan banyak kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa public dalam jumlah yang lebih banyak. Selain itu pada tahap menengh, perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor ekonomi yang makin kompleks, sehingga pemerintah harus turun tangan untuk melindungi penduduk dari eksternalitas negatif suatu sektor dan melindungi buruh dalam meningkatkan kesejahteraannya.

Musgrave juga berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, persentase investasi swasta terhadap PDB akan semakin besar dan sebaliknya persentase investasi pemerintah terhadap PDB akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana kepada pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan pelayanan kesehatan masyarakat.

2. Hukum Wagner
Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan persentase pengeluaran pemerintah terhadap PDB yang semakin besar, yaitu dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Hukum Wagner dikenal dengan “The Law of Expanding State Expenditure”. Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris terhadap negara-negara maju. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat. Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang public. Wagner hanya mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lain.

3. Teori Peacock and Wiseman
Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran, sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat kesdiaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Teori Peacock dan Wiseman adalah sebagai berikut: pertumbuhan ekonomi (PDB) menyebabkan pemungutan pajak semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Peningkatan PDB dalam keadaan normal menyebabkan penerimaan pemerintah menjadi semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Apabila dalam keadaan normal tersebut terganggu, misalnya karena perang, maka pemerintah harus memperbesar penerimaannya untuk membiayai perang.

Satu hal yang perlu dicatat dari teori Peacock dan Wiseman adalah bahwa mereka mengemukakan adanya toleransi pajak, yaitu suatu limit perpajakan, akan tetapi mereka tidak menyatakan pada tingkat berapa toleransi pajak tersebut. Clarke menyatakan bahwa limit perpajakan adalah sebesar 25 persen dari pendapatan nasional. Apabila limit dilampaui maka akan terjadi inflasi dan gangguan lainnya.

Hubungan pengeluaran pemerintah dengan ketimpangan pembangunan

Peranan pemerintah yang tercermin melalui pengeluaran pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan permintaan agregat. Semakin besar pengeluaran pemerintah akan berdampak baik pada pertumbuhan ekonomi pada daerah tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat menjadi suntikkan perekonomian melalui program-program atau kegiatan untuk mendorong produktivitas sumber daya yang ada, sehingga akan mengurangi tingkat ketimpangan pembangunan yang terjadi dalam suatu wilayah.