Indikator Lingkungan Hidup

OECD (2008), dengan mengadopsi kerangka Pressure-State-Response (PSR), mengembangkan tiga kategori utama indikator lingkungan hidup yaitu : 

1. Indikator tekanan (pressure) terhadap lingkungan sebagai akibat dari hasil kegiatan atau aktivitas manusia, 
2. Indikator kondisi lingkungan (state) yaitu pengaruh perubahan dari aktivitas yang dilakukan pada lingkungan, 
3. Indikator respon masyarakat (response) yaitu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dampak terhadap tekanan dan kondisi lingkungan.

Model PSR terdiri atas aktivitas manusia pada lingkungan dan pengaruh pada kualitas dan kuantitas pada kondisi lingkungan, serta respon terhadap perubahan pada lingkungan, kondisi ekonomi secara umum dan kebijakan sektor dan juga perubahan pada kebiasaan masyarakat.



Model PSR menghubungkan halhal tersebut dan membantu pembuat kebijakan dan masyarakat untuk melihat pengelolaan lingkungan dan issu-issu lainnya yang terkait.
Kerangka Kerja Pressure-State-Response dari OECD 


Kerangka Kerja Pressure-State-Response dari OECD (OECD, 2001 dan 2008)

Berdasarkan kerangka model PSR menurut SLHD kota Semarang (2010), dalam pengelolaan lingkungan hidup alami kota semarang dirumuskan 6 indikator lingkungan hidup alami yaitu :

1. Ruang Terbuka Hijau 
Meningkatnya kebutuhan lahan untuk keperluan pembangunan telah meningkatkan tekanan terhadap sumberdaya lahan seperti alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan industri di Indonesia. Pengembangan sumberdaya lahan juga tidak selaras dengan berbagai kepentingan dan berbagai sektor ekonomi (Sukanto,2000). Semakin tinggi tingkat pembangunan suatu wilayah maka dapat dipastikan akan semakin tinggi pula perubahan fungsi lahan menjadai wilayah pemukiman dan industri yang terjadi, dan kerusakan lingkungan terjadi bila perubahan fungsi lahan tidak disertai dengan upaya pelestarian.

2. Hutan, 
Hutan merupakan sumberdaya alam yang terbaharukan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Hutan merupakan aset multiguna yang tidak saja menghasilkan produk seperti kayu, arang, pulp dan lain-lain, tetapi juga memiliki nilai lain (non-use) seperti pelindung panas, pemecah angin, dan pelindung tanah dari bahaya erosi, serta habitat satwa dan hewan lainnya, Soemarwoto (2001).

3. Air Permukaan, 
Air permukaan sangat rentan terhadap pencemaran, terutama yang berasal dari masyarakat, yaitu terutama karena kebiasaan masyarakat yang masih suka membuang sampah dan limbah rumah tangga ke sungai. Hal tersebut menyebabkan kualitas sungai atau air permukaan menurun atau mengalami pencemaran. Jika pencemaran terjadi, maka masyarakat pula lah yang dirugikan karena tidak bisa memanfaatkan sungai atau air permukaan tersebut.

4. Air Tanah 
Meningkatnya pemukiman dan jumlah penduduk membuat ketersediaan air tanah menurun, berdasarkan Status Lingkungan Hidup Kota Semarang (2010) tiap rumah setidaknya memiliki sumur yang menyedot air tanah sehingga menyebabkan penurunan permukaan tanah di Kota Semarang. Selain penurunan permukaan tanah, apabila kondisi ini terus berlangsung tanpa dilakukan upaya pengelolaan yang berkelanjutan, dikhawatirkan pada tahun-tahun mendatang akan terjadi defisit sumber daya air.


5. Udara, 
Menurut BLH Kota semarang (2010), pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu kenyamanan dan estetika, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia.

6. Pesisir 
Kota Semarang merupakan kota yang dekat dengan pantai. Menurut Undang-Undang tentang penataan ruang, kawasan pantai termasuk kawasan lindung dimana sepanjang pantai 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat harus dilindungi atau batas kawasan budidaya (BLH Kota Semarang, 2010).



Sumber:
Fitri, (2012). Persepsi Publik Mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Semarang. Skripsi S1, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2012.