Hukum Wagner mengenai Perkembangan Aktivitas Pemerintah

Dalam perkembangan aktifitas pemerintah, Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang akan semakin besar dalam proporsinya terhadap GNP. Dalam hal ini Wagner menjelaskan bahwa peranan pemerintah menjadi semakin besar terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kesehatan, kebudayaan, dan lain sebagainya.
Adolph Wagner (1835-1917) Law of Increasing State Activity Public Expenditure
Adolph Wagner (1835-1917)
Law of Increasing State Activity Public Expenditure

Hukum Wagner menjelaskan bahwa kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial. Hukum Wagner didasarkan pada teori organis mengenai pemerintah (organic theory of the state) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bergerak dan terlepas dari anggota masyarakat lainnya (Guritno Mangkoesoebroto, 2001).

Hukum Wagner dirumuskan dengan notasi sebagai berikut:
Hukum Wagner mengenai Perkembangan Aktivitas Pemerintah

Keterangan:
PkPP : Pengeluaran pemerintah per kapita
PPK : pendapatan per kapita, yaitu GDP / jumlah penduduk
1,2,.n : jangka waktu (tahun)+
Hukum Wagner yang menjelaskan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah ditunjukkan dalam Gambar 2.1, di mana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial dengan kurva berbentuk cembung dan bergerak naik dari kiri bawah menuju kanan atas, sebagaimana yang ditunjukkan Kurva 1, dan bukan seperti ditunjukkan oleh Kurva 2 yang memiliki bentuk linear.

Gambar 1 Kurva Hukum Aktivitas Pemerintah yang Selalu Meningkat
Kurva Hukum Aktivitas Pemerintah yang Selalu Meningkat

Wagner menyebutkan penyebab dari kegiatan pemerintah selalu meningkat yaitu di antaranya :

  1. Tuntutan peningkatan perlindungan pertahanan
  2. Adanya kenaikan tingkat pendapatan masyarakat.
  3. Fenomena urbanisasi yang mengiringi pertumbuhan ekonomi.
  4. Perkembangan demokrasi

Namun demikian seiring dengan berkembangnya peranan pemerintah tersebut, hal ini justru mengakibatkan adanya ketidakefisienan birokrasi, sehingga pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Sumber:
Yatiman Nur, (2012). Analisis Efisiensi Teknis Anggaran Belanja Sektor Kesehatan Pemda Kab-Kota Di Provinsi Yogyakarta Tahun 2008 - 2010. Skripsi S1, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2012.

--- --- --- ---
Untuk mendapatkan Versi Lengkap dari Penelitian ini, silahkan kunjungi Halaman File Penelitian Ekonomi.
--- --- --- ---
Kamus Ekonomi:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |