Kemiskinan dan IPM di Indonesia

Kemiskinan yang dialami seseorang terlihat dari kurang terpenuhinya kesejahteraan orang tersebut. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) yang dikeluarkan oleh United Nation Development Programme (UNDP). IPM mengukur derajat pembangunan manusia yang merupakan salah satu aspek penting dari kualitas pembangunan ekonomi. IPM mendefinisikan kesejahteraan secara lebih luas dari pada Pendapatan Domestik Bruto (PDB). IPM mengukur tiga dimensi pembangunan manusia, yaitu kesehatan yang diukur dari usia harapan hidup, pendidikan yang diukur dari tingkat kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran sekolah dasar, lanjutan dan tinggi, serta standar hidup layak yang diukur dari paritas daya beli dan penghasilan.



Trend IPM Indonesia Tahun 2004-2010




Grafik Trend IPM Indonesia Tahun 2004 - 2010 menggambarkan bahwa IPM Indonesia dari tahun 2004 sampai tahun 2010 selalu mengalami kenaikan. Di tahun 2004 IPM Indonesia sebesar 68,7 yang meningkat menjadi 69,6 di tahun 2005, sebesar 70,1 di tahun 2006, sebesar 70,6 di tahun 2007, sebesar 71,17 di tahun 2008, sebesar 71,76 di tahun 2009, dan pada tahun 2010 mencapai72,27.



Indeks Pembangunan Manusia antar Provinsi di Indonesia Tahun 2010

Grafik Indeks Pembangunan Manusia antar Provinsi di Indonesia Tahun 2010 menggambarkan IPM Provinsi di Indonesia tahun 2010. Pada tahun 2010 Provinsi dengan IPM tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta (77,60 persen), Provinsi Kalimantan Tengah (76,64 persen), Provinsi Sulawesi Utara (76,09 persen), Provinsi Riau (76,07 persen), dan Provinsi Yogyakarta (75,77 persen). Sementara Provinsi dengan IPM terendah yaitu Provinsi Papua (64,94 persen), Provinsi Nusa Tenggara Barat (65,20 persen), Provinsi Nusa Tenggara Timur (67,26 persen), Provinsi Maluku Utara (69,03 persen), serta Provinsi Kalimantan Barat dan Papua barat (69,15 persen).


Try Haryono dalam tulisannya yang berjudul Kemiskinan yang Dieksploitasi menyebutkan bahwa salah satu penyebab kemiskinan yang terjadi di Indonesia adalah terjadinya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pemerintah. Praktek korupsi yang terjadi dianggap sebagai penyebab sulitnya menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Adanya korupsi menyebabkan anggaran yang sedianya digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, menyediakan fasilitas kesehatan, menyediakan infrastruktur dan memperluas lapangan kerja menguap ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menyebabkan kondisi penduduk miskin makin terpuruk (Korupsi yang Memiskinkan, Maria Hartiningsih (Ed), 2011).


Kondisi Kemiskinan di Indonesia (Data 2010-2011)
a. Kemiskinan dan Kapasitas Fiskal
b. Kemiskinan dan IPM
c. Kemiskinan dan Korupsi


Sumber:
Septiana, (2012). Analisis Hubungan Ipm, Kapasitas Fiskal, Dan Korupsi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. Skripsi S1, Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2012.